Setiap lembaga federal AS harus mempekerjakan kepala petugas AI

Create an image in a positive, light, and colorful style imagining a corporate office setting in a 3:2 aspect ratio. The scene shows a group of different people involved in various activities related to AI. There's a Middle-Eastern man standing at a whiteboard mid-presentation about AI systems. In one corner, a Caucasian woman is seen working diligently on her computer, analyzing some AI codes. A South Asian man is seen having a discussion with a Black woman about a report on AI systems. In the background, there is an Hispanic man checking on some monitors with various AI systems running. All are working harmoniously, implying the diverse and ethical use of AI within government operations.

Pemerintah AS telah mengamanatkan bahwa semua lembaga federal menunjuk kepala pejabat AI untuk mengawasi penggunaan sistem AI, memastikan implementasi yang bertanggung jawab dan aman. Selain itu, badan-badan tersebut diharuskan untuk membentuk dewan tata kelola AI dan menyerahkan laporan tahunan yang mencantumkan sistem AI yang mereka gunakan, risiko terkait, dan rencana mitigasi risiko. Kepala pejabat AI tidak harus ditunjuk secara politis, dan dewan tata kelola harus dibentuk pada musim panas. Perintah eksekutif AI pemerintahan Biden juga menekankan pada pembuatan standar keamanan dan peningkatan bakat AI di dalam kantor-kantor pemerintah. Badan-badan harus memantau sistem AI mereka, menyerahkan inventaris produk AI yang digunakan, dan memverifikasi bahwa AI yang digunakan memenuhi perlindungan terhadap diskriminasi algoritmik. Selain itu, model, kode, dan data AI yang dimiliki pemerintah harus dibuka untuk umum kecuali jika hal tersebut menimbulkan risiko bagi operasi pemerintah. AS tidak memiliki undang-undang yang mengatur AI, tetapi perintah eksekutif memberikan pedoman bagi lembaga pemerintah dalam mendekati teknologi tersebut, sementara kemajuan legislatif dalam mengatur AI masih terbatas.

Artikel lengkap

Tinggalkan Balasan